HM Ashraf Ali BAC, SH Bicara Ideologi Pancasila

1655880_325406207633282_6013563036891407318_nKomponen suatu Negara yang berazaskan Demokrasi yaitu terdiri dari komponen Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Demokrasi itu sendiri berasal dari dua kata, Demos artinya Rakyat dan Kratos artinya Pemerintah. “Jadi Demokrasi tak bias terlepas dari Rakyat dan Pemerintah,” kata HM. Ashraf Ali, B.AC, SH Anggota DPRD DKI Jakarta pada kegiatan Peningkatan Implementasi Nilai-Nilai Ideologi Politik Pancasila yang diselenggarakan oleh kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Selatan dengan peserta para tokoh OKP/Ormas/LSM Se Jakarta Selatan 10-12 September 2014 di Hotel Purnama Puncak, Bogor, Jawa Barat. Dijelaskannya bahwa bangsa Indonesia mempunyai karakter tersendiri dengan banyak dan beragamnya etnis. Oleh karena itu, para pendiri bangsa Indonesia sepakat dan suatu “harga mati” bagi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ketika kita bicara Demokrasi, rakyat memilih pemimpin dan wakil rakyat sebagai wakilnya yang terus menyuarakan satu suara yakni “kesejahteraan masyarakat”. “Hal tersebut adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terhadap masyarakat yang telah memilihnya,” jelasnya. Menurutnya bangsa Indonesia kini bagaikan perahu yang terombang-ambing ditengah lautan, tak tentu arah dan tujuan. Oleh karena sebagian masyarakatnya telah terjangkiti virus ideologi “sekuler” yang terus gencar menggrogoti ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Namun demikian harapan harus terus kita bangun bersama bahwa suatu saat Indonesia akan menjadi bangsa dan Negara yang adil dan makmur karena kekayaan alamnya sangat kaya, mulai dari air, tanah, udara dan lain sebagainya ada dan tumbuh subur di republic tercinta ini. “Kita “wajib” bangga menjadi warga Negara Indonesia, karena Indonesia adalah Negara yang luas dan besar,” imbuhnya. (ziz)

LPPTKA BKPRMI DKI Jaya adalah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Baca Tulis Al-Quran

1175021_209101125922505_481753824_nLPPTKA BKPRMI DKI Jaya adalah salah satu lembaga pembinaan dan pengembangan yang merintis, membina, mengembangkan dan mengkoordinir gerakan pemberantasan buta huruf baca tulis Al-Quran. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga otonom dari BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia). Demikian pernyataan H. Mahmudin, SAg, Direktur Wilayah LPPTKA BKPRMI DKI Jaya belum lama ini dalam kegiatan Silakwil VII LPPTKA BKPRMI DKI Jaya di Balaikota Provinsi DKI Jakarta. Turut hadir pada kegiatan tersebut H. Supeno, Kabiro Kesos Provinsi DKI Jakarta, Bapak Harno, Seksi Pendidikan Al-Qur’an Kanwil Kemenag RI Provinsi DKI Jakarta, DPW BKPRMI DKI Jakarta, Pengurus LPPTKA Se-Jabodetabek. Selanjutnya dia menjelaskan bahwa LPPTKA-BKPRMI adalah singkatan dari Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Quran Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Dan setiap 4 (empat) tahun sekali lembaga ini mengadakan pertemuan tingkat wilayah yang dinamakan SILAKWIL (Silaturahmi Kerja Wilayah) menjelang akhir kepengurusan wilayah yang diikuti oleh 78 orang utusan se Jabodetabek. “Dan tahun ini merupakan SILAKWIL ke-VII yang akan memilih kepengurusan wilayah yang akan menghasilkan terobosan program baru, dakwah Al-Qur’an dengan menggetarkan Jakarta melalui Al-Qur’an, dan peduli terhadap ustadz-ustadz muda,” jelasnya. Dalam kesempatan yang sama H. Supeno Kabiro Kesos mewakili Gubernur Provinsi DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus membumikan Al-Qur’an dengan menyiapkan generasi Qur’an yang mumpuni dalam menyongsong masa depan gemilang. Tak ada kata lain di Provinsi DKI Jakarta anak-anak harus sekolah dan dijamin oleh Pemprov DKI Jakarta. “Bahkan anak-anak yang tidak mampu akan dibiayai segala sarana dan prasarana sekolahna oleh Pemprov DKI Jakarta,” tegasnya. Ditambahkannya, kini Provinsi DKI Jakarta peringkat 1 (pertama) terbanak kasus permasalahan kekerasan anak, tentunya perlu bekal agama yang kuat bagi si anak maupun keluarganya. Pemprov DKI Jakarta punya program khusus dalam mengurangi ketelantaran dan kekerasan pada anak, dalam hal ini di tangani langsung oleh Biro Kesos dengan mengambil sample 2 (dua) Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. “Dengan program ang sedang dalam proses penggodokan tersebut diharapkan warga dapat menjadi “polisi” bagi warga itu sendiri dan dalam waktu dekat akan dibentuk “tim satgas anak” di 2 (dua) Kelurahan sebagai sample,” imbuhnya.

BKPRMI Sebagai Salah Satu Bagian Dari Elemen Bangsa

1230056_209100959255855_1898630091_n

Dalam beberapa tahun ke depan, masyarakat Indonesia masih akan menghadapi berbagai tantangan sebagai akibat dari krisis moral, krisis ekonomi dan politik yang belum sepenuhnya dapat teratasi. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia ( BKPRMI ) sebagai bagian dari elemen bangsa perlu mengambil langkah-langkah antisipasi bersama-sama dengan potensi bangsa lainnya.Oleh karena itu, sangat dibutuhkan partisipasi, menyatukan kekuatan bersama agar bangsa Indonesia segera keluar dari berbagai krisis multi dimensional, dengan paradigma baru yakni pembangunan masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi moral dan Akhlakul Karimah dan mampu berfikir logis (rasional), sistematis, konsisten, profesional yang berlandaskan pada metode, teknologi dan cara inovatif lainnya secara jujur dan terbuka. efesien dan produktif. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) sebagai organisasi kader sekaligus pelopor Gerakan Dakwah dengan segala potensi yang dimilikinya berkewajiban mewujudkan cita-cita masyarakat madani. Kini sangat diperlukan pembinaan yang kontinyu kepada generasi muda muslim untuk dijadikan motivator dan penggerak sebagai bagian dari proses terwujudkan masyarakat madani. Kebijakan yang digulirkan oleh segenap jajaran BKPRMI adalah implementasi optimal gerakan dakwah yang dituangkan dalam Pokok-Pokok Program Kerja BKPRMI. Selain itu pula, BKPRMI harus senantiasa tetap memperhatikan fokus-fokus program organisasi, kepentingan umat Islam, kebutuhan riil masyarakat serta berorientasi antisipasi masalah-masalah dimasa yang akan datang.

Kesbangpol DKI Jakarta

GambarLSM yaitu sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Ciri-ciri LSM adalah bagian dari pemerintahan, Tidak bertujuan memperoleh keuntungan, untuk kepentingan masyarakat , tidak hanya untuk kepentingan para anggota. Jenis dan kategori LSM adalah Organisasi Donor, Organisasi mitra Pemerintah, Organisasi professional, Organisasi Oposisi. Lembaga Swadaya masyarakat (disingkat LSM) dalam bahasa Inggris disebut non-governmental organization; NGO. adalah : sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Maka secara garis besar organisasi non pemerintah berciri Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun Negara, Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba), Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota. Lembaga Swadaya Masyarakat secara hukum dapat didirikan dalam dua bentuk Organisasi Massa, yakni berdasarkan Pasal 1663-1664 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“UU Ormas”), Badan Hukum, yakni berdasarkan Staatsblad 1870 No. 64, serta UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 (“UU Yayasan”). Mengenai badan hukum perkumpulan selama ini sangat sedikit sekali yaitu dalam Staatsblad 1870 No. 64 (“Stb. 1870-64”) dan KUHPerdata (KUHPer) Buku III Bab IX. Untuk pendiriannya, pada intinya setiap dua orang atau lebih dapat mendirikan suatu perkumpulan. 

 

(Sumber : Maskur, Dir. Kewaspadaan Nasional Ditjen Kesbangpol Kemendagri RI, Kegiatan Bimbingan Teknis Ormas/LSM Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2012, Kesbangpol DKI Jakarta Angkatan II Tahun 2013, Hotel Acacia Jakarta)

Kesbangpol DKI Jakarta

GambarKemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. UUD 1945. Pasal 1 ayat 2 : Kedaulatan berada di tangan rakyat. Pasal 18 ayat 2 : Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. ayat 3 : Daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki DPRD yang para anggotanya dipilih melalui pemilu. ayat 4 : Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala daerah dipilih secara demokratis. 3. Pasal 18b ayat 2 : Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. 4. Pasal 23 ayat 1 : APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 5. Pasal 27 ayat 1 : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. ayat 2 : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. ayat 3 : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 6. Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28a – 28j : tentang hak azasi manusia. Pasal 30 : Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 32 ayat 1 : Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dalam rangka memposisikan diri sebagai mitra pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan maka misi Ormas dan LSM terdiri dari : Menjadi jembatan penghubung antara penyelenggara kekuasaan negara dengan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka penyelengaraan tugas-tugas penyelenggara negara. Membangun keseimbangan dalam rangka perwujudan hak dan kewajiban penyelenggara negara dengan hak dan kewajiban masyarakat. Bersifat Mandiri Bersikap Independen. 

 

(Sumber : Amir Hamzah, Pemerhati Pemerintahan, Kegiatan Bimbingan Teknis Ormas/LSM Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2012, Kesbangpol DKI Jakarta Angkatan II Tahun 2013, Hotel Acacia Jakarta)

 

Kesbangpol DKI Jakarta

GambarSepanjang orang Indonesia, siapa tak kenal burung Garuda berkalung perisai yang merangkum lima sila (Pancasila)?Tapi orang Indonesia mana sajakah yang tahu, siapa pembuat lambang negara itu dulu? Dia adalah Sultan Hamid II, yang terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung sultan Pontianak ; Sultan Syarif Muhammad Alkadrie. Lahir di Pontianak tanggal 12 Juli 1913. Dalam tubuhnya mengalir darah Indonesia, Arab –walau pernah diurus ibu asuh berkebangsaan Inggris. Istri beliau seorang perempuan Belanda yang kemudian melahirkan dua anak –keduanya sekarang di Negeri Belanda. Segenap rakyat Indonesia ber-Tuhan secara berkebudayaan, berbudi pekerti luhur, serta saling menghormati antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama yang lain. Di dalam Indonesia merdeka akan dihargai dan dijunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Kita adalah bangsa yang memiliki kehendak bersatu, memiliki persatuan perangkai karena persatuan nasib, bangsa yang terikat pada tanah airnya. Kita sebagai bangsa akan tetap terjaga dari kemungkinan mempunyai sifat  Chauvinist  (mengagungkan rasa kedaerahaan/kesukuan). Bahwa kita akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam badan perwakilan rakyat. Kita akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Kita juga akan memelihara dan mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Bahwa tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Kita bukan hanya memiliki keadilan politik dan keadilan ekonomi, tetapi sekaligus kita harus memiliki kehidupan yang adil-makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Memelihara Kerukunan Hidup Masyarakat, Menjaga Kebinekaan/pluralisme di masyarakat, Menjamin rasa aman masyarakat, Meredam potensi-potensi konflik di masyarakat, Mengatasi konflik yang terjadi (Politik, Warga, SARA), Menindak para pelaku kekerasan/konflik sosial.  Wawasan Kebangsaan mempunyai visi dan misi adalah Mewujudkan NKRI yang utuh, kuat, bersatu dan berdaulat yang didukung oleh rakyatnya yang berjiwa patriot, cinta tanah air serta memiliki kesadaran untuk membela negara dan bangsanya. Menjadikan sosialisasi wawasan kebangsaan sebagai gerakan nasional yang melibatan semua elemen bangsa dan merupakan koordinasi terpadu antar instansi. Diteksi dini terhadap ancaman Stabilitas Nasional di Daerah. yang dikoordinasikan Komunitas Intelijen Daerah. 

 

(Sumber : Darwis M Adji, Panitia Pelaksana, Kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Ormas/LSM Sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2012, Kesbangpol DKI Jakarta, Angkatan I Tahun 2013, Hotel Acacia Jakarta)

Kesbangpol DKI Jakarta

GambarJumlah organisasi kemasyarakatan meningkat pesat (jenis, bentuk, sektor, cakupan kerja dan aktor) akan tetapi banyak potensi ormas yang tidak diketahui pihak luar; Partisipasi organisasi kemasyarakatan sangat meningkat dan menyebar; Perubahan sebagian orientasi organisasi kemasyarakatan yang cenderung berorientasi kekuasaan, ekonomi, dan hanya mengedepankan fungsi sosial kontrol, ketimbang melaksanakan fungsi aslinya yakni fungsi-fungsi volunter (sukarela), sosial, keswadayaan untuk mengabdi dan berpartisasi membangun masyarakat atau sebagai gerakan pilantropis untuk mewujudkan kesejahteraan social. Penyalahgunaan (abuse) dan penyimpangan (misuse) organisasi kemasyarakatan cenderung meningkat baik secara internal maupun eksternal (konflik internal, anarkisme, radikalisme, pemerasan, penipuan, praktek pencucian uang, dan terorisme); Rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Ormas termasuk dana-dana publik yg dikelola oleh ormas; Banyaknya regulasi yg mengatur Ormas ( UU 8 Th 1985 ttg Ormas, UU 28 Th 2004 ttg Yayasan, UU 11 Th 2009 ttg Organisasi Sosial, UU 40 Th 2009 ttg Kepemudaan, Staadblaad 1870 ttg Perkumpulan). Regulasi yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang; Penataan administrasi Ormas. Belum ada dasar hukum bagi proses pendaftaran ormas dan out put pendaftaran (SKT); Belum adanya pengaturan mengenai ormas yang tidak berbasis anggota/LSM; Tuntutan bagi ormas untuk mandiri dan professional. Adanya pendaftaran ganda ormas terutama ormas badan hukum; Penamaan Ormas à Orkemas. Pengecualian Ormas yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Pembedaan antara Orkemas dgn struktur berjenjang dan Orkemas dgn struktur tidak berjenjang (LSM); Tingkatan Orkemas berdasarkan kegiatan/aktivitasnya melalui mekanisme “Bottom Up” àuntuk melihat manfaatnya bagi masyarakat; Tahapan Pendaftaran yang jelas; Pengaturan SKT yang lengkap (bentuk, isi, nomor, penandatangan, masa berlaku, perubahan, pembekuan dan pencabutan). Tim kerja (administrasi dan lapangan) dalam penerbitan SKT; Pengembangan Sistem Informasi Database Ormas; Pelibatan SKPD teknis yang mengatur kegiatan Orkemas;

(Sumber : Malik, Kasi Identifikasi Ormas/LSM, Ditjen Kesbangpol Kemendagri, Kegiatan Bimbingan Teknis Ormas/LSM Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2012, Kesbangpol DKI Jakarta Angkatan II Tahun 2013, Hotel Acacia Jakarta)